Hukum dan Bisnis: Prosedur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Prosedur Kepailitan dan PKPU

Prosedur Kepailitan dan PKPU-Sebelum membahas bagaimana prosedur kepailitan dan prosedur PKPU, seyogyanya terlebih dahulu kita memahami apa itu prosedur.

Menurut KBBI prosedur diartikan sebagai metode, langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.[1] Kemudian dalam literatur lain mencantumkan Yugianto yang mengutip dari Richard F. Neuschel mendefinisikan prosedur sebagai urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakan, kapan (when) dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya (how).[2]  Dalam pengertian kasar jika dilihat dari pernyataan di atas, prosedur itu seperti proses administrasi, mempunyai tahap-tahap.

A.    Prosedur Kepailitan

Munir Fuady memberikan penjelasan singkat mengenai bab ini, prosedur beracara untuk kepailitan adalah tempatnya di pengadilan khusus, yaitu di Pengadilan Niaga dengan tata cara dan prosedur yang khusus pula. Kemudian Munir Fuady menambahkan jika tidak diatur secara khusus dalam hukum acara kepailitan tersebut, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata yang umum.[3] Kekhususannya di jelaskan sebagai berikut:

1.      Di tingkat pertama hanya pengadilan khusus yang berwenang ( Pengadilan Niaga)

2.      Adanya hakim-hakim khusus di Pengadilan Niaga

3.      Jangka waktu berperkara yang singkat dan tegas

4.      Prosedur perkara dan pembuktiannya yang simple

5.      Tidak mengenal upaya banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung

6.      Adanya badan-badan khusus yang hanya berhak mengajukan permohonan pailit untuk perusahaan tertentu. Misalnya Bank Indonesia jika termohon pailit adalah bank, atau bapepam jika termohon pailit adalah perusahaan efek

7.      Adanya lembaga hakim pengawas, panitia kreditur (optional) dan kurator

8.      Prinsip “presumsi mengetahui” (presumtion of knowledge) dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan debitur dalam hal-hal tertentu (dalam hal terjadinya actio paulina)[4]

9.      Penangguhan hak eksekusi (stay) dari pemegang hak jaminan

10.  Prinsip verplichte procurer stelling (para pihak wajib diwakili oleh advokat).[5]

Pada akhirnya ditarik garis besar dari keseluruhan proses kepailitan:

a.       Pengajuan permohonan pailit ( oleh kreditur, debitur, atau pihak lainnya)

b.      Pemeriksaan perkara dan pembuktian sederhana di Pengadilan Niaga

c.       Putusan pailit (tingkat pertama)

d.      Penunjukan kurator

e.       Mulai berlaku tundaan eksekusi jaminan hutang (stay)

f.       Putusan pailit berkekuatan tetap (putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi)

g.      Mulai dilakukan verifikasi piutang

h.      Dicapai komposisi (akoord, perdamaian)

i.        Pengadilan memberikan homologasi, yakni mengesahkan perdamaian tersebut

j.        Atau dinyatakan insolvensi (harta debitur tidak cukup untuk membayar seluruh hutang)

k.      Dilakukan pemberesan (termasuk menjual aset, menyusun daftar piutang, dan pembagian)

l.        Kepailitan berakhir

m.    Dilakukan rehabilitasi.[6]

B.     Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam pembahasan ini, Munir Fuady memberikan sekilas pengantar dalam bukunya Pengantar Hukum Bisnis

Pihak yang berinisiatif untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pihak debitur itu sendiri, yang dalam hal ini diajukan ke Pengadilan Niaga dengan permohonan yang mesti di tanda tangani oleh debitur bersama-sama dengan lawyer yang mempunyai izin praktek.

Kemudian di jelaskan mengenai maksud debitur melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

a.       Menrestrukturisasi Hutang

Suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sering kali dimohonkan oleh debitur memang dengan maksud agar utang dilakukan proses restrukturisasi.[7] Dalam hal ini prosesnya di awasi oleh pengadilan, dan terdapat 2 manfaat dari proses ini

1). Bermanfaat bagi kreditur karena pelaksanaannya diawasi oleh pengadilan

2). Bermanfaat bagi debitur karena persetujuan kepada restrukturisasi hutang tidak memerlukan persetujuan semua kreditur, tetapi cukup persetujuan sebagian besar dari kreditur yang hadir dalam rapat kreditur.

b.      Sebagai Upaya Melawan Kepailitan

Namun, kadang kadang juga bisa dipahami bahwa proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimaksudkan untuk melawan permohonan pailit.

Munif Fuady dalam bukunya Pengantar Hukum Bisnis memberikan penekanan terhadap hal ini

Jika diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Padahal permohonan pailit telah dilakukan, maka hakim harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dalam hal ini Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, sementara gugatan pailit gugur demi hukum.[8]

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami, gugatan pailit akan di tunda kemudian mendahulukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun hal ini juga sangat rapuh atau riskan. Sebab apabila nanti setelah berakhir masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap tidak di terima dalam voting di antara kreditur yang hadir, atau jika proposal perdamaian tidak dapat di setujui oleh voting kreditur dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap, maka demi hukum pihak debitur dinyatakan pailit, tanpa ada lagi upaya banding maupun kasasi.[9]

Dengan demikian, prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pokoknya aadalah sebagai berikut:

1.      Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh debitur bersama dengan lawyer yang memiliki izin.

2.      Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara oleh Pengadilan Niaga

3.      Persetujuan terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap oleh kreditur

4.      Persetujuan terhadap rencana perdamaian oleh kreditur .

5.      Pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga.[10]

Dalam hal ini jika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap atau rencana perdamaian ataupun pengesahan rencana perdamaian tidak dapat diterima, maka demi hukum pihak debitur dinyatakan pailit, tanpa boleh mengajukan rencana perdamaian baru.[11]

---

[1] KBBI, Prosedur, (kbbi.web.id, diakses pada tanggal 10 April 2016, pukul 17:39)

[2] Academia, Hukum Kepailitan: Prosedur Pengajuan Permohonan dan Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), (www.academia.edu, diakses pada tanggal 10 April 2016, pukul 17:49)

[3] Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2012, hal-77)

[4] Actio Paulina secara khusus diatur dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikatakan bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit di ucapkan. Lihat web. Hukum Indonesia Terkini, tentang actio paulina

[5] Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2012, hal-77)

[6] Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2012, hal-78)

[7] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) restrukturisasi artinya penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik). Lihat kbbi.web.id

[8] Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2012, hal-83)

[9] Ibid,

[10] Ibid,

[11] Ibid,